PURA KAHYANGAN DHARMA SMERTI

Pura Kahyangan Dharma Smerti

Merupakan Pura Kahyangan Jagat yang terletak di Desa Pundukdawa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung. Berdasarkan sumber sumber yang ada diantaranya “Prasasti di Griya  Agung Bangkasa di Bongkasa, disebutkan bahwa Pura Kahyangan Dharma Smrti merupakan Stana dari Ida Bhatara Hyang Sinuhun Siwa Putra Parama Daksa Manuaba dengan gelar Ida Bhatara Hyang Murtining Jagat. Ini dibuktikan dengan adanya situs memorial seperti Patung/Archa Ida Bhatara Hyang Sinuhun dan dilengkapi Pelinggih Padmasana Lingga/Padma Stupa serta Pelinggih Gedong Dalem.

Pura Kahyangan Dharma Smerti merupakan Prahyangan yang dibangun oleh Ida Sinuhun Siwa Putri Parama Daksa Manuaba dari Griya Agung Bangkasa, Banjar Pengembungan Desa Bongkasa k

Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, sebagai tempat penghormatan pelopor Pura Panataran Agung Catur Parhyangan Ratu Pasek Linggih Ida Mpu Gana ring Pundukdawa. 

Berdasarkan sumber buku Butir-butir Pendirian Pura Panataran Agung Catur Parhyangan Ratu Pasek Linggih Ida Mpu Gana ring Pundukdawa dan Purana Pura Kahyangan Dharma Smrti pada waktu adanya kekisruhan pelecehan simbol-simbol Ka-PASEK-aN (PAmikukuh SEsananing Kawitan dan atau PAmikukuh Sesananing Kawikon) di Bali lebih-lebih di Pura Dadar Bhuwana Gelgel sehingga Bali menjadi tidak stabil keberadaannya, Ida Sinuhun Siwa Putra Parama Daksa Manuaba didukung penuh oleh sulinggih Kapurusan Griya Agung Bangkasa bersama-sama mepunia Rp. 5.000.000,- per orang untuk pertama kalinya melakukan pengerukan/pemerataan lokasi pura dan diikuti oleh segenap warga atau semeton pangubakti Ida Bhatara Kawitan. 

Sebagian dari kutipan Raja Purana Pura Kahyangan Dharma Smrti adalah sebagai berikut :

“Murwaning ana Kahyangan Dharma Smrti, pinaka pralinggan Ida Bhatara Hyang Sinuhun Siwa Putra Parama Daksa Manuaba ring Jagat Bali, duk Ida Hyang Sinuhun........... 

PURA TEGAL SUCI PAYOGAN IDA BHATARA LINGSIR

PURA TEGAL SUCI PAYOGAN IDA BHATARA LINGSIR

Oleh: I Gede Sugata Yadnya Manuaba, S.S., M. Pd

Sejarah berdirinya pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir

menurut teks tertulis dan menurut keyakinan masyarakat desa Sandakan sebagai pengempon (pemilik dan pelestari) pura 

adalah sesuai prasasti (nama ini 

sesuai dengan nama pura tempat prasasti 

itu disimpan), yang diperkuat dengan 

penuturan sesepuh pura, kaki ........ (almarhum), yang didukung oleh 

bendesa adat desa Sandakan, perbekel Desa Sandakan, serta warga desa lainnya yaitu: 

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir dulunya merupakan sebuah petirtan, tempat 

pemandian atau payogan bhagawan atau rsi yang ikut mengungsi setelah kerajaan Mengwi hancur. Di tempat itu terdapat pesraman serta tempat permandian yang terdiri dari 7 pancuran yang bertingkat, dengan tingkatan paling tinggi ada di sebelah timur berdekatan dengan pura puseh desa Sandakan. 

Rsi yang mendirikan pesraman di 

kawasan itu (sekarang kawasan pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir) adalah salah satu rsi yang ikut 

mengungsi ke kawasan hutan (yang 

sekarang bernama desa Sandakan) setelah runtuhnya kerajaan Mengwi. Yang mengungsi saat itu terdiri dari jro penyarikan nyoman, rsi, dengan 

beberapa rakyat kerajaan. Mereka lari 

kearah selatan, setelah kerajaan 

Mengwi hancur diporakporandakan. Setelah sampai dihutan tersebut, mereka mulai kelelahan dan 

akhirnya memutuskan untuk menetap 

dikawasan hutan tersebut, dan mendirikan sebuah kawasan pertapaan (pemujaan) 

dengan dilengkapi oleh tempat pemandian yang akhirnya merubah kawasan hutan 

menjadi kawasan pesraman atau tempat 

belajar mendalami ajaran Tuhan. 

Salah satu panjak (pengikut) sang rsi adalah pedagang yang saat badai melanda akhirnya meruntuhkan keraton kerajaan, 

sedang menjajagan dagangannya di 

kawasan kerajaan Mengwi, yaitu di 

kawasan Bencingah. 

Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Linhsir berada di sebelah Utara Tukad Ngongkong desa Sandakan, dengan luas areal sekitar 5 are, yang bentuknya seperti 

kotak. Di sebelah timurnya adalah jalan, sebelah barat aliran sungai tukad ngongkong, selatannya adalah tanah atau rumah penglingsir Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir dan di sebelah utara pura adalah tanah penduduk desa adat (warga yang memperoleh tanah pekarangan karena merupakan krama negak dalam jajaran desa adat Sandakan). 

Secara empiris, pura ini pada 

dasarnya adalah sebidang tanah lapang 

yang sangat rata dengan hiasan rumput, yang pada awalnya tanpa ada tempat pemujaan (pelinggih sama sekali). 

Bahkan tembok pura juga tidak ada, yang membatasi areal pura dengan kawasan pemukiman dan jalan hanya pohon dapdap (turus) yang ditanam secara berjejer. Menurut masyarakat setempat, 

keberadaan pesraman ini lama kelamaan 

mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi 

desa terdekat. 

Sebagai wujud hormat dan mengenang pertapaan dan rsi yang berstana disana, maka setiap Tahun diadakan upacara (piodalan sang hyang aji saraswati) di kawasan tersebut, yang hingga saat ini terus dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat desa Sandakan. 

Piodalan di Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir dilakukan setiap tahun (kecuali terjadi leteh desa/ada orang meninggal).

Terdapat sesuatu yang unik terkait dengan sesajen yang dihaturkan oleh masyarakat 

desa saat mecacahin (puncak piodalan di 

pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir), yaitu dimana sate atau ulam 

bantennya tidak boleh menggunakan daging babi, dengan sesajen yang diwadahi dungki (anyaman bambu yang berbentuk kerancang) besar seperti layaknya para pengembara timur tengah yang biasanya diletakkan di punggung unta atau kudanya. 

Menurut para tokoh masyarakat Desa 

Sandakan, pola dan sistim ritual upacara 

piodalan (upacara enam bulan sekali) 

sebagaimana yang ada di Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir, sangat berbeda dengan pura-pura lainnya 

yang mereka sungsung (gawangi dalam 

segala aktivitasnya). Mereka meyakini 

bahwa sistim dan peralatan upacara 

tersebut tidak terlepas dari pengaruh luar 

Hindu, yang diyakini dibawa oleh salah satu panjak (pengikut) sulinggih yang mengungsi ke daerah tersebut di jaman dahulu. 

Upacara di Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir , dilakukan hanya dalam satu hari, dan tidak 

ada upacara pendahuluan, seperti layaknya upacara di pura-pura Kahyangan Desa yang ada di desa Sandakan. Setelah metlamping dan muat emping (upacara yang bertalian dengan menjelang panen padi gogo) bagi masyarakat desa Sandakan, maka akan dilakukan upacara piodalan di pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir, yang disebut dengan mecacahin (sesajen ditaruh sedemikian rupa, dan bertebaran di areal tanah pura tanpa pelinggih atau tempat upacara khusus). 

Kondisi ini menyerupai pola 

persembahyangan kaum muslim (agama 

islam), dimana posisi antara pemimpin 

upacara dan masyarakat lainnya sejajar, 

dengan tanpa ada tempat pemujaan sama 

sekali. Namun mulai lima tahun terakhir, 

bakti desa (sesajen desa adat) yang berupa petirtan dan segala iringannya) dibuatkan lapan (tempat dari turus dapdap berbentuk segi empat, dengan ukuran sekitar 1.5 m x 3 m. Sementara sesajen masyarakat dan jro panglingsir pura ada di bagian depan, kemudian diikuti oleh masyarakat lainnya di samping 

sesajen yang mereka persembahkan. 

Kegiatan upacara piodalan biasanya 

dilakukan mulai pukul 18.00 wita, yang 

didahului dengan isyarakat kulkulan (bunyi kentongan 21 kali, sebagai penanda bahwa upacara akan segera dimulai. Setelah bunyi kulkul (kentongan desa), maka masyarakat mulai berdatangan ke areal pura dengan sesajennya masing-masing. Kegiatan upacara biasanya berakhir sebelum tengah malam (pukul 24.00), dan setelah itu, sebelum masyarakat keluar dari areal pura 

(tanah Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir), maka masyarakat 

secara sendiri-sendiri akan ngajum kepada para leluhur, khususnya ide sri begawan (sulinggih) yang berstana di kawasan pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir, dengan menyisakan sedikit bahan-bahan 

sesajen di tanah dengan alas canang. Hal 

ini tidak jauh berbeda dengan apa yang 

dilakukan oleh umat muslim pada saat 

menjelang hari raya lebaran, dengan nyekar ke kuburan keluarganya masing-masing dengan membawa sejumlah peralatan tertentu. Menurut keyakinan masyarakat desa Sandakan, lokasi pura, kontur pura, dan sistim serta peralatan sembahyang yang digunakan di pura tersebut. Namun setelah ditanyakan apakah ada catata tertulis, atau 

prasasti dan sejenisnya yang memuat 

tentang hal itu, mereka menyatakan sejak 

mereka ingat sebagai manusia dan ngayah sebagai desa adat, sudah demikian adanya, dan informasi yang mereka yakini sebagai sebuah kebenaran diperoleh dari pitutur anak lingsir (tuturan orang tua yang diwarisi dan diyakini secara turun temurun).

Keterkaitan pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir dengan intensitas pengaruh Islam terhadap emigram 

Majapahit gelombang pertama yang

menetap di Bali adalah diperoleh fakta 

bahwa, sampai saat ini tidak ada satu bukti tertulispun yang mereka dapat tunjukkan terkait dengan keberadaan pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir, 

dan sistim upacara yang harus mereka 

lakukan setiap enam bulannya. Mereka menyatakan bahwa, ada prasasti yang bertalian dengan sejarah desa Sandakan termasuk sejarah Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir, namun sampai saat ini mereka tidak berani menggalinya, karena telah tersimpan secara rapi di pura tersebut (sebuah pura kahyangan desa yang diyakini sebagai penyimpanan). Hal ini sejalan dengan nama pura tersebut, yaitu Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir yang maknanya tidak jauh berbeda 

dengan sandakan/sandekan atau pamereman (tempat beristirahat untuk melakukan permandian ataupun beryoga) dengan suatu tujuan tertentu.

Sebagai tempat suci, selain dipuja 

Pesandekan/pemereman juga perlu dijaga 

keberadaannya, agar manfaat dari adanya 

pemereman ini selalu dapat dirasakan oleh pengunjung dari umat Hindu maupun 

Muslim dan masyarakat di sekitar 

pemereman yaitu masyarakat Desa 

Pakraman Sandakan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh umat Hindu maupun 

Muslim untuk menjaga keajegan payogan/pesandekan/pemereman antara lain menjaga kondisi fisik pemereman (Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir), membuat ritual secara berkala, 

membuat awig¬awig, mengembangkan 

mitos untuk menumbuhkan rasa hormat, dan mengembangkan cerita tentang 

keajaiban/kejadian-kejadian gaib.

Terkait dengan upaya menjaga 

kondisi fisik Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir, salah satu cara yang dilakukan oleh pemangku/juru kunci pemereman (Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir) adalah menjaga kebersihan Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir dengan menyapu dan mengepel, menyiapkan bunga untuk sembahyang dan menghias Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir, menyemprotkan pengharum yang berbentuk spray, mengisi cecepan, penastan dengan air dan menyiapkan air yang digunakan sebagai tirta. Selain pemangku yang selalu melaksanakan kebersihan ada juga pihak Desa Pakraman Sandakan yang sering mengadakan ngayah mebersih-bersih atau kerja bhakti di Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir.

Masyarakat Desa Pakraman Sandakan

sebagai masyarakat yang seluruhnya 

menganut agama Hindu menerima akan 

adanya perbedaan mengingat bahwa Desa Pakraman Sandakan merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Kedatangan umat Muslim di Desa Pakraman Angantiga, awalnya membuat terkejut masyarakat karena ada juga yang memuja Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir selain umat Hindu. Hal tersebut 

tidak memberikan pengaruh negatif kepada kehidupan masyarakat. Dari adanya perbedaan inilah masyarakat belajar untuk memahami perbedaan meskipun menyangkut hal yang bernilai religi.

Keberadaan Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir di Desa 

Pakraman Sandakan memang memberi 

kebanggaan tersendiri terutama umat Hindu Desa Pakraman Sandakan karena mereka selalu merasa dilindungi dan dijaga oleh roh suci rsi/sulinggih yang bersemayam di Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir. Tidak 

hanya sebatas itu Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir juga 

memberikan kekuatan lahir batin, 

ketenangan, kesabaran dan menjadikan 

Desa Pakraman Sandakan lebih terkenal ke luar Kecamatan dan ke luar Kabupaten.

Bahwa Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir menyimbolkan pembauran antara umat Hindu yang ada di Desa Pakraman Sandakan dengan umat Hindu dari luar Desa Pakraman Sandakan juga pembauran antara umat Hindu dengan umat Muslim. Pembauran antara umat Hindu yang ada di Desa Pakraman Sandakan dengan umat Hindu 

dari luar Desa Pakraman Sandakan tercermin pada, saat dilaksanakannya piodalan di Pura Tegal Suci Payogan Ida Bhatara Lingsir selama sehari. Saat itu hadir umat Hindu dari Desa Pakraman Sandakan dan dari luar Desa Pakraman Sandakan, mereka bersama-sama 

melakukan persembahyangan.

Pembauran antara umat Hindu 

dengan umat Muslim. Saat umat Hindu dan Muslim melakukan kegiatan agama secara bersama mereka akan bertemu pada saat Saniscara Kliwon Wuku Watugunung (waktu yang baik untuk 

bersembahyang bagi umat Hindu) 

bertepatan dengan hari Saraswati (merupakan hari turunnya ilmu pengetahuan). Dan besoknya adalah hari banyu pinda weruh (air yang diumpamakan sebagai air pengetahuan) 

#tubaba@griya agung bangkasa//cipta yang diterima di pura kahyangan dharma smrti//tanggal 29 desember 2020#

Siapakah yang dimaksud oleh kelompok Hare Krishna dan apakah yang mereka percayai?

Siapakah yang dimaksud oleh kelompok Hare Krishna dan apakah yang mereka percayai?

Asal mula kelompok Hare Krishna, yang juga dikenal sebagai Gaudiya Vaishnavisme atau Chaitanya Vaishnavisme, dipromosikan oleh International Society for Krishna Consciousness (or ISKCON). Kelompok Hare Krishna adalah sekte mistik dari agama Hindu. Pada umumnya mereka dikategorikan sebagai bentuk agama Hindu yang monoteis, karena para Hare Krishna percaya bahwa semua dewa dan ilah-ilah adalah penjelmaan satu Allah, yakni Vishnu atau Krishna. Pengertian “monoteisme” Hare Krishna kurang jelas, karena Sri Krishna mempunyai “istri kekal” yang bernama Srimati Radharani; bersama, Krishna dan Radharani adalah “Pasangan Ilahi.”

Gerakan Hare Krishna dimulai pada abad ke-15 (tahun 1486), ketika pendirinya, Chaitanya Mahaprabhu, mulai mengajar bahwa Krishna adalah Tuhan tertinggi dari semua allah lainnya. Mahaprabhu menganjurkan metode kebaktian agama Gaudiya Vaishnavisme dimana pemeluknya masuk ke dalam hubungan dengan Krishna dan menyatakan pemujaannya pada Krishna melalui dansa dan pembacaan mantra. Tampilan pemujaan Mahaprabhu bagi Krishna di muka umum menarik banyak pengikut, karena sangat berbeda dengan sikap dasar dan pertapaan yang umumnya dijumpai dalam agama Hindu. Sekte Hindu ini, meskipun meninggikan Krishna, masih tetap Hindu, karena bahkan Krishna hanya berupa perwujudan (“avatar”) Vishnu – salah satu ilah dari agama Hindu. Selebihnya, kelompok Hare Krishna juga masih berkiblat pada Bhagavad Gita, kitab suci Hindu, dan doktrin reinkarnasi serta karma.

Tujuan utama kelompok Hare Krishna adalah hubungan kasih yang transenden dengan Tuhan Krishna. Hare berarti “kenikmatan Krishna yang manjur.” Karena bentuk kebaktian mistik mereka dinyatakan dalam mantra dan dansa, para Hare Krishna sering dibandingkan dengan Islam Sufi dan ekspresi agama Kristen yang menekankan pengalaman euforia dan transenden yang mistik.

Ada banyak persyaratan bagi mereka yang ingin bergabung dalam Hare Krishna. Menjadi anggota mengharuskan memilih seorang guru dan menjadi muridnya. Guru ini kritis dalam mendapatkan pencerahan; bahkan diajarkan bahwa tanpa guru seseorang tidak mungkin mencapai kesadaran akan Krishna. Para pengikut harus tunduk kepada guru mereka sebagai atasan rohani mereka dan menyembah mereka sebagai dewa. Dan seluruh kehidupan seorang penganut harus berpusat pada praktek dan bakti pada Krishna. ISKCON mengatur supaya anggotanya berada dalam komunitas dimana segala sesuatu berpusat pada Krishna. Sebagian besar kebudayaan Hindu/India berasal dari komunitas semacam ini. Perlu ditekankan bahwa komunitas-komunitas ini dikritik keras oleh bekas anggotanya, dan ISKCON sendiri pernah mengalami tuduhan kriminal atas prakteknya yang melanggar hukum dan tidak bermoral, termasuk pelecehan anak.

Kepercayaan kelompok Hare Krishna adalah Hindu dan tidak selaras dengan agama Kristen yang alkitabiah. Pertama, pandangan mereka tentang Allah adalah panteis, yang berarti bahwa mereka percaya bahwa semua adalah Allah dan Allah berada di dalam segala sesuatu. Dalam kata lain, bagi Hare Krishna, Allah adalah segalanya dan segalanya adalah Allah. Bagi orang Kristen, Allah itu transenden – Ia berada jauh di atas semua ciptaan-Nya. Salah satu dasar kepercayaan ISKCON adalah bahwa kita mencapai hubungan persatuan dengan Allah secara pribadi. Tujuan dari Hare Krishna adalah mencapai “kesadaran Krishna,” sebuah istilah lain dari pencerahan. Ini adalah hubungan terdekat dengan Krishna. Karena ISKCON tidak lain dari Hindu, maka anggapan mereka tentang Allah adalah panteisme dan mereka mengajar bahwa manusia identik dengan Allah. Ini adalah dusta lama yang pertama didengar di Taman Eden: “Kamu akan menjadi seperti Allah” (Kejadian 3:5).

Sama-halnya dengan agama palsu lainnya, Hare Krishna menyaratkan upaya pribadi supaya selamat. Ya, kebaktian dan hubungan adalah bagian dari kepercayaan mereka, tapi keduanya dicapai melalui upaya pribadi, dari bhakti-yoga sampai kepada meditasi di hadapan altar dan bahkan menggalang dana. Pengucapan mantra juga merupakan bagian yang besar dari Hare Krishna. Sri Chaitanya menyarankan supaya pengikutnya mengucapkan 100,000 nama suci setiap hari. Pengucapan mantra ini dibantu oleh pengunaan mala, sebuah tasbih yang berisi 108 manik-manik. Adapun pantangan terhadap konsumsi daging, sama seperti larangan untuk makan di rumah makan, karena kepercayaan mereka bahwa makanan menyimpan kesadaran juru masaknya – mengkonsumsi makanan yang disiapkan oleh koki yang marah akan membuat orang yang memakannya marah pula. Di dalam Hare Krishna, ada penekanan untuk selalu bermantra lebih banyak, berdansa lebih banyak, dan berupaya lebih keras supaya tidak ada hutang karma yang tersisa sehingga penganutnya gagal mencapai kesadaran Krishna.

Penyangkalan diri dan pengurbanan juga sangat kritis bagi keselamatan, menurut kepercayana mereka. Keselamatan, menurut ISKCON, erat hubungannya dengan konsep karma agama Hindu, atau ganjaran keadilan. Ajaran ini menyaratkan kepercayaan pada proses reinkarnasi dan transmigrasi jiwa. Perbuatan seseorang, baik dan buruk, semuanya ditimbang dan dihakimi setelah mati. Jika perbuatan seseorang baik, maka ia akan direinkarnasikan menjadi bentuk kehidupan yang lebih mulia; jika perbuatannya buruk, ia akan menjadi bentuk kehidupan yang lebih rendah. Hanya ketika perbuatan baik menyeimbangi perbuatan jahat dapatkah seseorang mengakhiri siklus kelahiran ulang dan menyadari kesatuannya dengan Krishna.

Betapa bedanya Krishna dari Allah yang berbelas kasih di dalam Alkitab yang “mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal” (Yohanes 3:16). Alkitab menjelaskan bahwa keselamatan diperoleh karena kasih karunia saja melalui iman dalam darah Yesus Kristus yang tercurah (Efesus 2:8-9). “Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah” (2 Korintus 5:21). Perbuatan baik sebanyak apapun tidak mungkin melayakkan diri untuk selamat. Hare Krishna, sama seperti umat manusia lainnya, hanya mempunyai satu harapan untuk hidup kekal: Yesus Kristus, tersalib, dibangkitkan, dan dimuliakan selamanya. Semua jalan lain menuju pada kebinasaan. Yesus Sendiri berkata, “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Yohanes 14:6). “Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan”

RSI YADNYA

RSI YADNYA

Oleh: I Gede Sugata Yadnya Manuaba, S.S., M.Pd

Rsi Yadnya adalah sedekah atau punia atau juga persembahan kepada para pendeta atau para pemimpin upacara keagamaan. Sedekah atau persembahan ini dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada saat Beliau menyelesaikan suatu upacara, atau memberikan diksa kepada sisyanya.

Sedekah atau punia yang dipersembahkan kepada para pendeta disebut dengan daksina. Adapun tujuannya adalah sebagai tanda terima kasih kepada para pendeta karena beliau telah menyelesaikan upacara yadnya.

Di samping itu mentaati dan mengamalkan ajaran orang-orang suci, membantu segala usaha para Sulinggih, turut memajukan pendidikan terutama dibidang keagamaan, membangun tempat pemujaan untuk orang-orang suci atau sulinggih, semuanya itu juga termasuk pelaksanaan Rsi Yadnya.

Sejak dahulu sampai sekarang kedudukan orang-orang suci atau Rsi, Pendeta, atau Sulinggih memegang peranan penting dalam hubungannya dengan agama Hindu. Para Rsilah yang menerima wahyu Weda, kemudian menyebarkan ajaran-ajaran Weda tersebut. Dan selanjutnya sampai sekarang bahwa yang memimpin upacara-upacara keagamaan adalah orang-orang suci atau pendeta atau sulinggih. Karena itu kita sebagai umat beragama hendaknya menghormati orang-orang suci kita dengan melakukan Rsi Yadnya.

Ada beberapa tugas seorang Rsi, yaitu :
a. Menyelesaikan yadnya yang di minta oleh orang yang mempunyai atau melaksanakan upacara yadnya (yajamana).
b. Menyebarkan ajaran Weda. Di sini seorang rsi mempunyai kewajiban sebagai pengajar dan sebagai pendidik, karena rsi tersebut merupakan perantara ilmu pengetahuan Weda kepada para siswanya dan beliau jug sebagai pendidik karena beliau harus dapat mengembangkan pribadi siswanya serta mendekatkan mereka kepada pengaruh-pengaruh yang baik.
c. Sebagai seorang rsi, beliau mempunyai kewajiban untuk berperan secara aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan keagamaan, misalnya penentuan hari-hari baik untuk melakukan yadnya, memulai suatu pekerjaan-pekerjaan penting dan lain sebagainya.

TUJUAN RSI YAJNA

            Segala sesuatu yang dilaksanakan berkaitan dengan persembahan yang suci dan tulus iklhas,maka sudah tentu mempunyai makna tertentu pula. Persembahan itu merupakan sesuatu yang bersifat kebaikan atau yang menyenangkan orang lain yang kita persembahkna seperti halnya kepada rsi atau orang-orang suci. Apapun wujudnya persembahan itu baik yang mempunyai nilai materi maupun yang mengandung nilai spiritual yang dilandasi dengan dharma,hal yang demikianlah yang disebut dengan Yajna.

            Adapun Rsi Rna yaitu utang berupa ilmu pengetahuan kepada para maharsi atau pandita yang senantiasa mengabdikan diri demi kesejahteraan umat dan membentuk manusia yang berkepribadian luhur,cakap,dan memiliki etika (susila).Rsi Rna dapat dibayar dengan melaksanakan Rsi Yajna yaitu suatu korban suci yang tulus ikhlas untuk kesejahteraan para rsi serta dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran kebenaran.

            Mengingat rsi rna merupakan utang kepada para maharsi dan orang-orang suci agama Hindu yang dibayar dengan pelaksanaan rsi yajna,maka dari itu tujuan melaksanakan upacara Rsi Yajna adalah untuk membayar utang kepada maharsi atau orang-orang suci.

            Secara sederhana beberapa harapan dalam melaksanakan upacara Rsi Yajna,antara lain:

1.      Sebagai persembahan untuk mencapai kesucian lahir bathin.

2.      Untuk menyampaikan rasa bhakti dan terima kasih kehadapan para maharsi atau orang suci agama Hindu atas jasa-jasa dan pengabdian yang luhur para rsi.

3.      Untuk mengenang jasa-jasa yang luhur para rsi.

4.      Untuk menjalin rasa kebersamaan dan persatuan yang tulus antara sesama umat dengan para rsi/orang suci guna kesinambungan agama Hindu.

Tata Kramaning Sisya ring Nabe

sisya kanjekan nangkil/ktemu ring Nabe, patut katembenin antuk sumbah bhakti ring Nabe, Padmasana, pada asama, sami wenang mangge.

• sisya tan wenang apawarangan ring sentanan Nabe.
• sisya tan wenang alpaka/dursila ring Nabe.
• sisya tan wenang ngeluanin Nabe.
• sisya tan wenang malinggih ring palinggihan Nabe
• sisya tan wenangpiwal ring sapawarah Nabe.
• sisya tan wenang meleng Nabe saduwuring ceking.

#tubaba@griyangbang#

ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA PINANDITA WIWA GRIYA AGUNG BANGKASA Periode 2021-2025ANGGARAN DASARPINANDITA WIWA GRIYA AGUNG BANGKASA

ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA PINANDITA WIWA GRIYA AGUNG BANGKASA Periode 2021-2025

ANGGARAN DASAR
PINANDITA WIWA GRIYA AGUNG BANGKASA

BAB I
NAMA, TEMPAT, WAKTU DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1 NAMA DAN TEMPAT
(1) Organisasi ini bernama PINANDITA WIWA GRIYA AGUNG BANGKASA yang untuk selanjutnya disebut dengan nama singkatan " PWGAB ".
(2) PWGAB berkedudukan atau berkantor pusat di GRIYA AGUNG BANGKASA, dengan koordinator Wilayah di masing-masing Propinsi dan Koordinator Daerah di masing-masing kabupaten/Kota serta Koordinator lapangan di masing-masing Kecamatan, Desa dan Banjar.

Pasal 2. W A K T U
PWGAB didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3. R U A N G L I N G K U P
Ruang lingkup PWGAB adalah se Indonesia yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lintas pasemetonan, dan lintas negara.


BAB II
SIFAT, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4. S I F A T
PWGAB adalah suatu organisasi yang bersifat keagamaan dan sosial budaya

Pasal 5. A Z A S
PWGAB berazaskan PANCASILA, UUD 1945, Ajaran-ajaran Suci Weda, dan Bhisama Ida Bhatara Hyang Sinuhun Siwa Putra Parama Daksa Manuaba. 

Pasal 6. T U J U A N
Maksud dan Tujuan dari PWGAB

(1) Meningkatkan dan mempererat suasana kerukunan diantara para anggota dalam bidang keagamaan, sosial dan Budaya lintas pasemetonan. 
(2) Meningkatkan pengabdian para anggota kepada masyarakat umat Hindu dalam bentuk pelaksanaan upacara dan Upakara Yadnya serta pembinaan umat.
(3) Menyatukan Visi dan Misi serta menumbuh kembangkan Srada dan Bhakti demi kesinambungan ajaran suci Weda.
(4) Meningkatkan sumber daya manusia PWGAB Baik wawasan, pengetahuan (Jnana), dan Etika/susila sesuai dengan Ajaran Weda sehingga menjadi panutan bagi umat.


BAB III
KEPENGURUSAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7 KEPENGURUSAN
Pengurusan PWGAB terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dan Pengurus Lapangan
(1) Kepengurusan pusat terdiri dari :
a. Dewan Pelindung : Dirjen Bimas Hindu dari PHDI Pusat.
b. Dewan Penasehat : Para Sulinggih Oka Dharma Griya Agung Bangkasa, Sulunggih Kapurusan dan Sulinggih Garis Parampara Griya Agung Bangkasa
c. Dewan kehormatan :
d. Pengurus Lengkap terdiri dari Pengurus Inti dan Seksi-Seksi
(2) Kepengurusan Korwil terdiri dari :
a. Dewan Pelindung : Kanwil Bimas Hindu dan PHDI Provinsi.
b. Dewan Penasehat : Para Sulinggih Kapurusan yang ada di daerah.
c. Dewan Kehormatan :
d. Pengurus Lengkap terdiri dari Pengurus Inti dan Seksi-Seksi.
(3) Kepengurusan Korda dan korlap diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 8 PENGURUS PUSAT
Pengurus Pusat PINANDITA WIWA GRIYA AGUNG BANGKASA adalah :
(1) Pengurus Pusat diangkat dan diberhentikan atas dasar Keputusan MAHA SABHA PWGAB, yang dihadiri oleh utusan Korwil.
(2) Pengurus dipilih dari anggota PWGAB setelah masa jabatan Pengurus periode sebelumnya berakhir, kecuali untuk yang pertama kali.
(3) Tata cara pemilihan diatur dalam Anggara Rumah Tangga PWGAB.
(4) Kepengurusan Pusat Sekurang-kurangnya terdiri dari Pengurus Inti dan Seksi-Seksi.
(5) Pengurus Inti terdiri dari :
- Ketua Umum dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 4 ( empat ) orang Ketua;
- Sekertaris Umum dibantu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu ) orang Sekertaris;
- Bendahara Umum dibantu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Bendahara;
- Ketua I ( Bidang Pendidikan Keagamaan dan Litbang );
- Ketua II ( Bidang Organisasi dan Dana);
- Ketua III ( Bidang Kemasyarakatan dan Humas )
- Ketua IV ( Bidang Upakara dan Upacara ); dan bila dipandang perlu dapat ditambahkan posisi Ketua Bidang lainnya.
(6) Masing-masing Bidang terdiri dari beberapa seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi, dan masing-masing seksi di ketuai oleh seorang Ketua Seksi.
(7) Masa Bakti Kepengurusan baik Pusat maupun Daerah, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PWGAB

Pasal 9 PENGURUS DAERAH
(1) Kepengurusan daerah terdiri dari : Koordinator Wilayah (Korwil) berkedudukan di Propinsi, Koordinator Daerah (Korda) berkedudukan di Kabupaten/Kota/yang setingkat, dan Koordinator Lapangan (Korlap) berkedudukan di Kecamatan, dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pengurus Daerah adalah pengurus Lengkap yang terdiri dari pengurus Inti dan seksi-seksi, yakni :
- Ketua dibantu sekurang-kurangnya 1(satu) wakil Ketua
- Sekertaris dibantu sekurang-kurangnya 1(satu) Wakil Sekretaris;
- Bendahara dibantu sekurang-kurangnya 1(satu) Wakil Bendahara ;
- Serta dapat di lengkapi dengan seksi-seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 10. TUGAS PENGURUS INTI
Pengurus inti bertugas :
(1). Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ”PWGAB”
(2). Membuat dan melaksanakan Rencana Kerja dan Program Kerja ”PWGAB” yang telah disetujui atau ditetapkan oleh MAHASABHA PWGAB untuk tingkat pusat, oleh LOKASABHA PWGAB KORWIL untuk tingkat Wilayah, oleh LOKASABHA PWGAB KORDA untuk tingkat Daerah dan LOKASABHA PWGAB KORLAP untuk tingkat Korlap.
(3). Menyampaikan Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan rencana kerja dan program
kerja ”PWGAB” kepada MAHASABHA untuk tingkat pusat, kepada LOKASABHA KORWIL untuk tingkat Wilayah, kepada LOKASABHA KORDA untuk tingkat Daerah dan kepada LOKASABHA KORLAP untuk tingkat Korlap.
(4). Tugas masing-masing jabatan pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


Pasal 11. WEWENANG PENGURUS INTI
(1). Pengurus Inti berwenang :
a. Bertindak untuk dan atas nama kepentingan “PWGAB”baik keluar maupun kedalam.
b. Mengambil kebijaksanaan yang dianggap perlu, diluar yang telah ditentukan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga “PWGAB”
(2). Kebijakan sebagaimana termaktub dalam ayat 1. b. harus segera diberitahu dan dipertanggung jawabkan kepada MAHASABHA untuk tingkat pusat, kepada LOKASABHA KORWIL untuk tingkat Wilayah, kepada LOKASABHA KORDA untuk tingkat Daerah dan kepada LOKASABHA KORLAP untuk tingkat Korlap.
(3) Hak Menjadi Pengurus hilang bilamana:
a. Meninggal Dunia.
b. Pindah Tempat domisili ( Khusus untuk pengurus Daerah ).
c. Berhalangan karena Sakit berkepanjangan.
d. Mengundurkan diri atau diberhentikan dari kepengurusan “PWGAB” baik secara hormat maupun tidak hormat oleh MAHASABHA untuk tingkat pusat, oleh LOKASABHA KORWIL untuk tingkat Wilayah, oleh LOKASABHA KORDA untuk tingkat Daerah dan LOKASABHA KORLAP untuk tingkat Korlap.

(4) Wewenang masing-masing jabatan pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga


BAB IV
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 12 KEANGGOTAAN
(1.). PWGAB mempunyai Keanggotaan :
a. Anggota PWGAB adalah seluruh pinandita dan para Serati Banten lulusan Pasraman Rangdilangit Yayasan Widya Daksha Dharma Griya Agung Bangkasa yang berada di seluruh wilayah Indonesia.
b. Anggota Kehormatan.
(2). Keanggotaan PWGAB hilang apabila :
a. Meninggal dunia.
b. Melanggar etika (sesana) kepinanditaan dan AD/ART.

Pasal 13. HAK-HAK ANGGOTA
Anggota PWGAB berhak:
(1). Memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus.
(2). Mendapatkan bimbingan, pendidikan dan bantuan dari PWGAB
(3). Menghadiri rapat, memberikan suara, mengajukan usul yang menyangkut kepentingan PWGAB, baik secara tertulis maupun lisan.
(4). Mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari PWGAB
(5). Mendapatkan santunan atau sumbangan baik dalam keadaan sakit (rawat inap) maupun meninggal sebagai tanda tali kasih, disesuaikan dengan keuangan PWGAB
(6). Anggota Kehormatan, Penasehat, Pelindung, berhak menghadiri rapat, memberikan suara, mengajukan saran atau usul yang menyangkut kepentingan PWGAB, namun tidak memiliki hak untuk dipilih menjadi pengurus.

Pasal 14. KEWAJIBAN ANGGOTA
Anggota PWGAB berkewajiban :
(1). Tunduk kepada Angaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan serta keputusan rapat PWGAB.
(2). Mencatatkan dirinya di pengurus PWGAB setempat.
(3). Membayar iuran wajib bulanan yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota.
(4). Menjaga serta membela kepentingan dan kehormatan PWGAB
(5). Melaksanakan tugas dan program kerja, yang telah diputuskan PWGAB dengan penuh tangung jawab.


BAB V
RAPAT-RAPAT.

Pasal 15. RAPAT-RAPAT
(1). Rapat-rapat “PWGAB” terdiri dari :
a. MAHASABHA
b. LOKASABHA KORWIL (untuk Korwil)
c. LOKASABHA KORDA (untuk Korda).
d. LOKASABHA KORLAP (khusus untuk Korlap ).
e. Rapat Pengurus.
f. Rapat-rapat lainnya yang dipandang perlu oleh pengurus.
(2). MAHASABHA dilaksanakan minimal satu (1) kali dalam 5 tahun.
(3). LOKASABHA KORWIL dilaksanakan minimal satu ( 1 ) kali dalam 5 tahun.
(4). LOKASABHA KORDA dilaksanakan minimal satu ( 1 ) kali dalam 5 tahun.
(5). LOKASABHA KORLAP dilaksanakan minimal 1 kali dalam 3 tahun.
(6). Rapat pengurus dilaksanakan minimal 2 kali setahun.
(7) Rapat-Rapat lain dilaksanakan tergantung situasi dan kondisi dan bila dipandang perlu
(8). Rapat dianggap sah apabila telah memenuhi quorum.
(9). Keputusan rapat diambil berdasarkan hasil Musyawarah dan Mufakat.
(10). Penjelasan lebih lengkap diatur dalam Anggaran Rumah Tangga


BAB VI
U S A H A

Pasal 16. U S A H A
Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam BAB II, pasal 6 Anggaran Dasar ini, PWGAB melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

(1). Memupuk dan mengembangkan kegiatan para anggota dalam bidang keagamaan, sosial dan keagamaan.
(2). Mengadakan pendidikan bagi anggota Pinandita (serati banten) dan masyarakat umum dibidang keagamaan.
(3). Mengorganisir dan menyelenggarakan Tirta Yatra baik dalam negeri maupun luar negeri.
(4). Mencetak atau menggandakan buku-buku keagamaan untuk pembinaan umat.
(5). Meningkatkan kesejahteraan para Pinandita dan Serati banten.
(6). Mengadakan hubungan atau kerjasama dengan semua pihak dalam masyarakat berdasar kan ajaran darma.
(7). Mengadakan atau mendirikan usaha-usaha lain yang sah, sepanjang tidak bertentangan dengan ayat-ayat suci Weda, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PWGAB.


BAB VII
KEKAYAAN

Pasal 17. KEKAYAAN
Kekayaan PWGAB terdiri dari :
(1). Uang Kas hasil iuran dari anggota.
(2). Sumbangan-sumbangan yang sah dan tidak mengikat, baik dari pemerintah maupun swasta, umat Hindu dalam maupun Luar Negeri yang menaruh minat terhadap usaha dan kegiatan PWGAB.
(3). Hibah dan warisan-warisan.
(4). Hasil dari Badan-Badan Usaha yang di bangun oleh PWGAB.
(5). Harta benda milik PWGAB adalah benda-benda yang didapat dan atau diusahakan oleh PWGAB


BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN.

Pasal 18. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
(1). Perubahan Anggaran Dasar PWGAB hanya dapat dilakukan oleh MAHA SABHA
(2). Perubahan Anggaran Dasar PWGAB dianggap sah apabila MAHA SABHA termaksud dalam ayat 1 atas, dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta MAHA SABHA.

Pasal 19. PEMBUBARAN
Pembubaran PWGAB apabila dikehendaki oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota PWGAB, melalui MAHA SABHA.


BAB IX.
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20 KETENTUAN PENUTUP

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan khusus lainnya.
(2). Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada saat di sahkan.



ANGGARAN RUMAH TANGGA
PINANDITA WIWA GRIYA AGUNG BANGKASA

BAB I
NAMA, TEMPAT, BENTUK, SIMBOL,WAKTU, RUANGLINGKUP DAN KEDAULATAN

Pasal 1. N A M A DAN TEMPAT
(1). Nama PINANDITA WIWA GRIYA AGUNG BANGKASA (PWGAB) ditetapkan atas kesepakatan anggota pada TEMU WICARA PANDITA, PINANDITA DAN SARATI BANTEN di Gedung Serba Guna Pasraman Rangdilangit Yayasan Widya Daksha Dharma Griya Agung Bangkasa, Jalan Tangsub No. 4. Banjar Pengembungan,  Desa Bongkasa,  Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung tanggal dua puluh satu dua ribu dua puluh ( 21-12-2020).
(2). PWGAB berkedudukan atau berkantor pusat di Griya Agung Bangkasa, dengan Koordinator Wilayah di masing-masing Propinsi, Koordinator Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota dan Koordinator lapangan di masing-masing Kecamatan .

Pasal 2. B E N T U K DAN SIMBOL
(1). Bentuk organisasi ini sesuai dengan bentuk organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan pada umumnya, dan sesuai dengan bentuk pada saat PWGAB ditetapkan.
(2). Simbul PWGAB ditetapkan atas kesepakatan anggota sejak terbentuknya Pinandita WIWA GRIYA AGUNG BANGKASA ini, yaitu "Mengutamakan simbol arca Ida Bhatara Sinuhun Siwa Putra Parama Daksa Manuaba, YANG BERTULISKAN PWGAB DAN NAMA WILAYAH ATAU CABANG TEMPAT PERKUMPULAN BERADA“.
(3). Bentuk organisasi dan simbol PWGAB dapat dirubah atas persetujuan Ida Sinuhun Siwa Putri Parama Daksa Manuaba,  Griya Agung Bangkasa.

Pasal 3. WAKTU
PINANDITA WIWA GRIYA AGUNG BANGKASA tersebut. didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya.

Pasal 4. R U A N G L I N G K U P
Ruang lingkup PWGAB adalah mencakup seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau nasional dan internasional .

Pasal 5. KEDAULATAN
Wawenang dan Kedaulatan tertinggi berada ditangan MAHASABHA PWGAB.


BAB II
SIFAT, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 6. S I F A T
(1). PWGAB adalah suatu organisasi yang bersifat keagamaan dan sosial budaya.
(2). PWGAB ini merupakan Organisasi dengan susunan organisasi sosial keagamaan yang berwawasan Nasional berdasarkan kitab suci Weda dan Bhisama Ida Bhatara Hyang Sinuhun Siwa Putra Parama Daksa Manuaba Griya Agung Bangkasa. 
(3). Susunan organisasi PWGAB ini sudah sesuai dengan susunan organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan pada umumnya.
(4). Susunan organisasi PWGAB ini sudah sesuai dengan saat organisasi PWGAB ini ditetapkan.
(5). Organisasi PWGAB ini adalah Organisasi dibawah naungan YAYASAN WIDYA DAKSHA DHARMA GRIYA AGUNG BANGKASA.

Pasal 7. A S A S
PWGAB berasaskan PANCASILA, UUD 1945, Kitab Suci Weda dan Bhisama Ida Sinuhun Siwa Putra Parama Daksa Manuaba. 

Pasal 8. T U J U A N
(1). Memupuk dan membina rasa persatuan, kesatuan dan rasa kesetia kawanan sosial antar Pinandita dan Serati Banten, antar umat se Dharma khususnya, umat manusia umumnya, secara lintas pasemetonan dan lintas negara guna menumbuhkan rasa percaya diri pada setiap anggota PWGAB.
(2). Menyamakan pandangan dan langkah atau Visi dan Misi anggota PWGAB serta mengembangkan, meningkatkan Srada dan Bhakti yang bertanggung jawab demi kesinambungan ajaran suci Hindu Dharma, dan ikut ambil bagian dalam rangka menyebar luaskan pengetahuan dan pelaksanaan ajaran-ajaran suci Weda.
(3). Turut aktif membantu, membina dan memimpin umat Hindu Dharma dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kerohanian maupun kegiatan Upacara dan Upakara Yadnya.
(4) Ikut dan aktif menjaga hubungan yang harmonis antara lembaga agama baik intern maupun ekstern.
(5). Meningkatkan pengabdian para anggota Kepada umat Hindu dalam bentuk pelaksanaan upacara dan upakara yadnya serta pembinaan umat.
(6). Meningkatkan sumber daya manusia PWGAB baik wawasan, pengetahuan (jnana), dan Etika/susila sesuai dengan ajaran suci Weda sehingga menjadi panutan bagi umat .


BAB III
FUNGSI DAN TUGAS ORGANISASI

Pasal 9. FUNGSI ORGANISASI

Di Tingkat Pusat : Mengkoordinasikan Korwil-Korwil dalam :
(1). Menyatukan Visi dan Misi serta mengembangkan, meningkatkan Srada dan Bhakti PWGAB yang bertanggung jawab demi kesinambungan ajaran suci Hindu.
(2). Meningkatkan pengabdian para anggota kepada masyarakat umat Hindu dalam bentuk pelaksanaan Upacara dan Upakara Yadnya dan pembinaan umat.
(3). Meningkatkan dan mempererat suasana kerukunan diantara para anggota dalam bidang keagamaan, sosial dan Budaya.
(4). Meningkatkan kualitas, martabat dan kesejahteraan seluruh anggota PINANDITA WIWA GRIYA AGUNG BANGKASA.

Di tingkat Propinsi/Korwil : Mengkoordinasikan Korda-Korda dalam :
(1). Menyatukan Visi dan Misi serta mengembangkan, meningkatkan Srada dan Bhakti yang bertanggung jawab demi kesinambungan ajaran suci Hindu.
(2). Meningkatkan pengabdian para anggota kepada masyarakat umat Hindu dalam bentuk pelaksanaan Upacara dan Upakara Yadnya dan pembinaan umat.
(3). Meningkatkan dan mempererat suasana kerukunan diantara para anggota dalam bidang keagamaan, sosial dan Budaya.
(4). Meningkatkan kualitas, martabat dan kesejahteraan seluruh anggota PINANDITA WIWA GRIYA AGUNG BANGKASA.

Di tingkat Kabupaten / Kota (Korda) : Mengkoordinasikan Korlap-korlap dalam :
(1). Menyatukan Visi dan Misi serta mengembangkan, meningkatkan Srada dan Bhakti yang bertanggung jawab demi kesinambungan ajaran suci Hindu.
(2). Meningkatkan pengabdian para anggota kepada masyarakat umat Hindu dalam bentuk pelaksanaan upacara dan Upakara Yadnya dan pembinaan umat.
(3). Meningkatkan dan mempererat suasana kerukunan diantara para anggota dalam bidang keagamaan, sosial dan Budaya.
(4). Meningkatkan kualitas, martabat dan kesejahteraan seluruh anggota PINANDITA WIWA GRIYA AGUNG BANGKASA.

Di tingkat Kecamatan / (Korlap) : Mengkoordinasikan Anggota-anggota dalam :
(1). Menyatukan Visi dan Misi serta mengembangkan, meningkatkan Sraddha dan Bhakti yang bertanggung jawab demi kesinambungan ajaran suci Hindu.
(2). Meningkatkan pengabdian para anggota kepada masyarakat umat Hindu dalam bentuk pelaksanaan upacara dan Upakara Yadnya dan pembinaan umat.
(3). Meningkatkan dan mempererat suasana kerukunan diantara para anggota dalam bidang keagamaan, sosial dan Budaya.
(4). Meningkatkan kualitas , martabat dan kesejahteraan seluruh anggota PINANDITA WIWA GRIYA AGUNG BANGKASA.

Pasal 10. TUGAS ORGANISASI
Tugas pokok PWGAB adalah :
(1) Melayani umat Hindu dalam pelaksanaan Upacara dan Upakara Yadnya baik di tempat-tempat suci ( pura ) maupun di tempat lain dengan tidak membeda-bedakan suku, ras dan golongan.
(2). Meningkatkan kualitas para anggota PWGAB baik wawasan, Pengetahuan (Jnana), dan Etika/susila sesuai dengan ajaran-ajaran kitab suci Weda, sehingga menjadi panutan bagi umat Hindu.
(3). Meningkatkan pengabdian dan pembinaan para anggota PWGAB kepada masyarakat dan umat Hindu.
(4). Meningkatkan dan mempererat suasana kerukunan diantara para anggota dalam bidang keagamaan, Sosial dan Budaya.
(5). Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan setiap badan/organisasi/ lembaga yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan, baik lokal, nasional maupun internasional.
(6). Meningkatkan kesejahteraan dan martabat para anggota PWGAB.


BAB IV
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN ORGANISASI

Pasal 11. SUSUNAN DAN KEDUDUKAN ORGANISASI

(1) PWGAB Pusat adalah merupakan induk Organisasi yang berkedudukan di Tingkat Nasional dalam hal ini di Ibukota Negara yaitu DKI Jakarta Raya.
(2) PWGAB Daerah adalah merupakan Cabang dan Ranting dari PWGAB Pusat yang terdiri dari:
a. Untuk Provinsi atau Daerah yang setingkat dengan Provinsi selanjutnya disebut Korwil ( Koordinator Wilayah ) PWGAB Propinsi.
b. Untuk Kabupaten/ Kota atau Daerah Yang Setingkat selanjutnya disebut Korda (Koordinator Daerah) PWGAB Kabupaten/Kota.
c. Untuk Kecamatan/Desa/Kelurahan atau yang setingkat dan Pura, selanjutnya
disebut Korlap (Koordinator Lapangan) PWGAB Kecamatan
(3) Di daerah yang belum terdapat Korda dan Korlap PWGAB, maka PWGAB yang setingkat lebih tinggi dapat menangani atau menunjuk perwakilannya.
(4) Korwil PWGAB kedudukannya berada di bawah PWGAB Pusat dan berkewajiban, mentaati serta melaksanakan keputusan PWGAB Pusat dan AD/ART PWGAB.
(5) Korda PWGAB kedudukannya berada di bawah Korwil PWGAB, berkewajiban, mentaati serta melaksanakan keputusan PWGAB Pusat, Korwil dan AD/ART PWGAB.
(6) Korlap PWGAB kedudukannya di bawah Korda PWGAB, berkewajiban, mentaati serta melaksanakan keputusan PWGAB Pusat, Korwil dan Korda serta AD/ART PWGAB.


BAB V
KEPENGURUSAN, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN.


Pasal 12. P E N G U R U S
Pengurus adalah anggota PWGAB yang ditunjuk untuk mengurusi organisasi PWGAB, baik untuk kepentingan keluar maupun untuk kepentingan kedalam organisasi.
Pengurus dipilih dari anggota biasa PWGAB setelah masa jabatan Pengurus periode sebelumnya berakhir.
Tata cara pemilihan diatur dalam Bab V pasal 18 dan 19 Anggaran Rumah Tangga PWGAB ini.

Pasal 13. STRUKTUR KEPENGURUSAN ORGANISASI
Pengurus PWGAB terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
(1) Kepengurusan Pusat terdiri dari:
a. Dewan Pelindung : Dirjen Bimas Hindu dan PHDI Pusat.
b. Dewan Penasehat : Para Sulinggih di Tingkat Pusat/yang dipilih/yang terpilih.
c. Dewan Kehormatan PWGAB :
d. Pengurus Lengkap terdiri dari: Pengurus Inti dan Seksi-seksi

(2) Kepengurusan Wilayah Provinsi (Korwil) terdiri dari:
a. Dewan Pelindung : Kanwil Bimas Hindu dan PHDI Provinsi
b. Dewan Penasehat : Sulinggih yang ada di daerah /atau yang dipilih/terpilih.
c. Dewan Kehormatan.
d. Pengurus Lengkap terdiri dari : Pengurus Inti dan Seksi-seksi

(3) Kepengurusan Daerah Kabupaten (Korda) terdiri dari:

a. Dewan Pelindung : PHDI Kabupaten dan PEMBIMAS/Penilik
b. Dewan Penasehat : Sulinggih yang ada di daerah /atau yang dipilih/terpilih.
c. Dewan Kehormatan.
d. Pengurus Lengkap terdiri dari : Pengurus Inti dan Seksi-seksi

(4) Kepengurusan Kecamatan/Kelurahan/Desa ( Korlap ) terdiri dari :
a. Dewan Pelindung : PHDI Kecamatan/Kelurahan/Desa
b. Dewan Penasehat : Sulinggih yang ada di daerah /atau yang dipilih/terpilih
c. Dewan Kehormatan Kecamatan/Kelurahan/Desa.
d. Pengurus Lengkap terdiri dari : Pengurus inti dan Seksi-seksi

Pasal 14. S U S U N A N  P E N G U R U S  

P U S A T.

(1) Pengurus Pusat diangkat dan diberhentikan oleh MAHASABHA PWGAB.
(2) Pengurus dipilih dari anggota PWGAB setelah masa jabatan Pengurus periode sebelumnya berakhir.
(3) Pengurus Pusat adalah pengurus lengkap yang terdiri dari Pengurus Inti ditambah Seksi-seksi .
(4) Pengurus Pusat adalah dipimpin oleh seorang Ketua Umum.
- Ketua Umum dibantu oleh sekurang-kurangnya 4 (empat ) orang Ketua.
- Sekretaris Umum di bantu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Sekretaris.
- Bendahara umum dibantu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Bendahara.
(5) Pengurus Inti di Kepengurusan Pusat untuk Periode 2010-2015 terdiri dari :
a. Ketua Umum
b. Ketua I ( Bidang Pendidikan Keagamaan dan Litbang ),
c. Ketua II ( Bidang Organisasi dan Dana ),
d. Ketua III ( Bidang Kemasyarakatan dan Humas ),
e. Ketua IV ( Bidang Upacara-Upakara).
f. Ketua V (Bidang Lembaga dan Hubungan Internasional)
g. Sekretaris Umum, Sekretaris,
h. Bendahara Umum dan Bendahara.

(6) Masing-masing ketua membawahi beberapa seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan
Organisasi.
(7) Masa bakti pengurus ditetapkan adalah 5 (lima) tahun dalam satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya, untuk Posisi Ketua Umum di Pusat dan Ketua di Daerah hanya dua kali masa jabatan.

Pasal 15. S U S U N A N S E K S I P E N G U R U S.
(1) Ketua Umum membawahi:
a. Sekretaris Umum dan Sekretaris.
b. Bendahara Umum dan Bendara.
(2) Ketua I membawahi seksi-seksi :
a. Pendidikan dan Pengajaran
b. Tuntunan Agama dan Moral
c. Dharma Wacana dan Darmatula
d. Publikasi Internet, Perpustakaan dan Penterjemah.
e. Penelitian dan Pengembangan.
(3) Ketua II membawahi Seksi :
a. Dana
b. Bantuan Hukum.
c. Organisasi dan Kelembagaan
d. Pusat Pengolahan Data (Puslahdat).
(4) Ketua III membawahi seksi :
a. Siaran dan Penerbitan merangkap Humas
b. Sosial Kemasyarakatan
c. Asuransi
d. Kesulinggihan
(5) Ketua IV membawahi seksi :
a. Upakara dan Upacara Yadnya
b. Sarati Banten
c. Kesehatan.
(6) Ketua V membawahi seksi :
a. Kelembagaan
b. Hubungan Internasional

Pasal 16. PENGURUS WILAYAH, DAERAH DAN KECAMATAN/DESA/PURA
(1). Pengurus terdiri dari:
a. Korwil adalah Koordinantor Wilayah berkedudukan di ibu kota Provinsi,
b. Korda adalah Koordinator Daerah berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota Madya.
c. Korlap adalah Koordinator Lapangan berkedudukan di Kecamatan/Desa atau Pura, dibentuk sesuai dengan kebutuhan di Daerah, yang berfungsi mengkoordinir anggota di suatu daerah, baik di kecamatan/Desa maupun di masing-masing Pura.
(2) Pengurus Daerah adalah Pengurus Lengkap Daerah yang terdiri dari Pengururs Inti yakni:
- Ketua dan dibantu sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Ketua ;
- Sekretaris dibantu sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Sekertaris ;
- Bendahara, dibantu sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Bendahara ;
- serta Seksi-seksi yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
-
Pasal 17. S U S U N A N P E N G U R U S D A E R A H.
Susunan Pengurus Daerah terdiri dari:
(1) Pengurus Inti :
- Ketua
- Wakil Ketua.
- Sekretaris .
- Wakil Sekretaris.
- Bendahara.
- Wakil Bendahara.
(2) Seksi-seksi dan koordinator-koordinator yang jumlahnya disesuaikan dengan
kebutuhan, antara lain : Seksi Pendidikan, Seksi Sosial Kebudayan dan Kerohanian, Seksi Humas, Seksi Upacara dan Upakara Yadnya, Seksi Transportasi dan Perlengkapan, Seksi Penggalian Dana serta Koordinator-koordinator Daerah/ Lapangan.

Pasal 18. M A S A B A K T I  P E N G U R U S.
(1). Masa bakti pengurus ditetapkan adalah 5 ( lima ) tahun sejak serah terima jabatan dari pengurus periode sebelumnya.
(2). Pengurus lama dapat dipilih kembali dalam masa periode berikutnya, khusus Ketua Umum di Pusat atau Ketua di daerah hanya satu kali masa jabatan lagi, dengan syarat pertanggung jawaban masa kepengurusan sebelumnya bisa diterima oleh rapat paripurna dalam Maha Sabha, Loka Sabha Korwil, Loka Sabha Korda dan Loka Sabha Korlap
(3) Serah terima jabatan dilaksanakan dalam suatu Rapat Paripurna Maha Sabha, atau Loka Sabha Korwil atau Loka Sabha Korda, atau Loka Sabha Korlap.

Pasal 19. P E M I L I H A N P E N G U R U S.
(1) Pemilihan dapat dilaksanakan dan dianggap sah apabila rapat pemilihan memenuhi persyaratan quorum yaitu dihadiri oleh sekurang - kurangnya 50% + 1 peserta yang terdaftar dan untuk Keputusan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari peserta yang hadir memberikan suara yang sah.
(2) Pemilihan dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
(3) Panitia pemilihan dibentuk dan dipilih oleh Rapat Pleno PWGAB
(4) Calon pengurus dipilih dari Anggota yang memenuhi syarat ( mempunyai kemampuan memimpin dan integritas).
(5) Jabatan Ketua Umum adalah yang terpilih dengan mendapat suara terbanyak.
(6) Calon Pengurus disahkan menjadi pengurus oleh Rapat Paripurna Maha Sabha untuk Pengurus Pusat, oleh Rapat Paripurna Loka Sabha Korwil untuk Pengurus Korwil, oleh Rapat Paripurna Loka Sabha Korda untuk Pengurus Korda dan oleh Rapat Paripurna Loka Sabha Korlap untuk Korlap.
(7) Apabila salah satu anggota pengurus tidak bisa melaksanakan tugasnya atau karena sesuatu hal berhalangan untuk menjalankan tugasnya, maka Ketua yang membawahinya berhak untuk memilih pengganti pengurus tersebut.
(8) Untuk Pengurus Pusat, apabila Ketua Umum berhalangan atau tidak bisa melaksanakan tugasnya, Jabatannya digantikan oleh salah seorang Pengurus Inti berdasarkan keputusan musyawarah Pengurus Inti sampai masa jabatan berakhir.
(9) Untuk pengurus Daerah, apabila Ketua berhalangan atau tidak bisa melaksanakan tugasnya, Jabatannya diisi oleh salah seorang pengurus inti daerah berdasarkan keputusan musyawarah sampai masa jabatan berakhir.
(10) Apabila dalam Rapat belum memenuhi Quorum yaitu 50% + 1 dari peserta yang terdaftar, maka Ketua Rapat dapat menskorsing Rapat beberapa waktu, dan kemudian di lanjutkan kembali dengan rapat kedua dan rapat kedua ini tetap di anggap sah memenuhi quorum untuk menyelengarakan Rapat dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat meskipun kehadirannya kurang dari 50% + 1 peserta yang hadir.

PASAL 20. TUGAS PENGURUS INTI
(1) Memimpin dan menjalankan roda Organisasi guna mencapai tujuan-tujuan PSN sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PWGAB.
(2) Membuat dan melaksanakan program kerja Pengurus yang telah disetujui atau ditetapkan oleh Rapat Paripurna Maha Sabha untuk Pengurus Pusat, oleh Rapat Paripurna Loka Sabha Korwil untuk Pengurus Korwil, oleh Rapat Paripurna Loka Sabha Korda untuk Pengurus Korda dan oleh Rapat Paripurna Loka Sabha Korlap untuk Korlap.
(3) Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anggota PWGAB
(4) Meningkatkan pengabdian dan Pelayanan kepada umat Hindu dibidang Upacara dan Yadnya.
(5) Memberikan pertanggung jawaban kepada Rapat Paripurna Maha Sabha untuk Pengurus Pusat, oleh Rapat Paripurna Loka Sabha Korwil untuk Pengurus Korwil, oleh Rapat Paripurna Loka Sabha Korda untuk Pengurus Korda dan oleh Rapat Paripurna Loka Sabha Korlap untuk Korlap.
(6) Tugas masing-masing jabatan pengurus diatur dalam Surat Keputusan yang dibuat, disepakati dalam Rapat Pengurus Inti, disesuaikan dengan Bab V Pasal 14, Anggaran Rumah Tangga PWGAB ini.

Pasal 21. WEWENANG PENGURUS INTI
(1) Bertindak atas nama dan untuk kepentingan PWGAB baik keluar maupun kedalam, sesuai dengan AD/ART.
(2) Mengambil kebijakan yang dianggap perlu, diluar yang telah ditentukan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PWGAB.
(3) Kebijakan tersebut dalam ayat 2 diatas, harus segera diberitahukan dan dipertanggung jawabkan kepada anggota PWGAB.
(4) Wewenang masing-masing jabatan pengurus diatur dalam Surat Keputusan yang dibuat, disepakati dalam Rapat Pengurus Inti, disesuaikan dengan Bab V Pasal 14, Anggaran Rumah Tangga PWGAB ini.

Pasal 22. H A K PENGURUS INTI
(1) Mengambil kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan sehingga organisasi PWGAB berjalan sesuai dengan visi dan misi yang di amanatkan oleh AD/ART.
(2) Mengelola dana atau aset organisasi sehingga organisasi berjalan sesuai dengan AD/ART.
(3) Mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak manapun yang menguntungkan PSN sesuai dengan AD/ART.
(4) Mendapat nasehat dari Dewan Penasehat PWGAB
(5) Mendapat Perlindungan dari Dewan Pelindung PWGAB
(6) Mendapat informasi atau laporan dari Dewan Kehormatan PWGAB
(7) Hak Menjadi Pengurus hilang apabila :
a. Meninggal Dunia.
b. Pindah Tempat domisili ( Khusus untuk pengurus Daerah).
c. Berhalangan karena Sakit berkepanjangan.
d. Mengundurkan diri atau diberhentikan dari kepengurusan PWGAB baik secara hormat maupun tidak hormat melalui sebuah rekomendasi dari Dewan Kehormatan dalam rapat lengkap pengurus inti.

Pasal 23. K E W A J I B A N PENGURUS INTI
(1) Memberikan laporan pertanggung Jawaban kepada Rapat Paripurna Maha Sabha untuk Pengurus Pusat, kepada Rapat Paripurna Loka Sabha Korwil untuk Pengurus Korwil, kepada Rapat Paripurna Loka Sabha Korda untuk Pengurus Korda dan kepada Rapat Paripurna Loka Sabha Korlap untuk Korlap.
(2) Melaporkan kebijakan-kebijakan yang diambil diluar AD/ART kepada Rapat Paripurna Maha Sabha untuk Pengurus Pusat, kepada Rapat Paripurna Loka Sabha Korwil untuk Pengurus Korwil, kepada Rapat Paripurna Loka Sabha Korda untuk Pengurus Korda dan kepada Rapat Paripurna Loka Sabha Korlap untuk Korlap.
(3) Melaporkan keuangan atau aset-aset organisasi kepada Rapat Paripurna Maha Sabha untuk Pengurus Pusat, kepada Rapat Paripurna Loka Sabha Korwil untuk Pengurus Korwil, kepada Rapat Paripurna Loka Sabha Korda untuk Pengurus Korda dan kepada Rapat Paripurna Loka Sabha Korlap untuk Korlap.
(4) Mendengarkan dan mempertimbangkan nasehat dari Dewan Penasehat dalam mengambil kebijakan-kebijakan organisasi..
(5) Mendengarkan dan mempertimbangkan informasi, rekomendasi atau klarifikasi suatu masalah dari Dewan Kehormatan sebagai landasan untuk mengambil keputusan atau kebijakan demi utuhnya organisasi,

BAB VI.
D E W A N D A N K E P A N I T I A A N.

Pasal 24. D E W A N – D E W A N
(1) PSN mempunyai Dewan-Dewan:
a. Dewan Penasehat.
b. Dewan Pelindung
c. Dewan Kehormatan.
(2) Dewan-Dewan tersebut diatas bertugas hanya memberikan nasehat, perlindungan, saran, informasi, rekomendasi dan teguran, kepada pengurus maupun anggota.
(3) Anggota Dewan-Dewan tersebut ditunjuk atau dipilih dan ditetapkan kepada Rapat Paripurna Maha Sabha untuk Pengurus Pusat, kepada Rapat Paripurna Loka Sabha Korwil untuk Pengurus Korwil, kepada Rapat Paripurna Loka Sabha Korda untuk Pengurus Korda dan kepada Rapat Paripurna Loka Sabha Korlap untuk Korlap.
(4) Keanggotaan Dewan tersebut diatas hilang bila:
a. Mengundurkan Diri
b. Meninggal Dunia.
c. Berhalangan, berhenti baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat.
d. Pindah alamat khusus untuk Daerah.


Pasal 25. DEWAN PENASEHAT

DEWAN PENASEHAT, TUGAS DAN KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

(1) NAMA
a. Dewan PENSEHAT adalah badan yang dibentuk oleh Rapat Paripurna Maha Sabha untuk Pengurus Pusat, oleh Rapat Paripurna Loka Sabha Korwil untuk Pengurus Korwil, oleh Rapat Paripurna Loka Sabha Korda untuk Pengurus Korda dan oleh Rapat Paripurna Loka Sabha Korlap untuk Korlap. yang anggotanya dipilih dari Para Sulinggih yang ada ditatanan daerah masing-masing ( Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan/ Kelurahan/Desa), yang selanjutnya disebut Dewan Penasehat PWGAB.
b. Dewan Penasehat PWGAB anggotanya sekurang-kurangnya terdiri dari 1 Orang.
(2) TUGAS
a. Memberi nasehat atau informasi kepada pengurus mengenai segala hal yang berhubungan dengan kegiatan organisasi baik keluar maupun kedalam.
b. Ikut berpartisipasi untuk memajukan PWGAB.


(3) KEWENANGAN
a. Memberi nasehat atau informasi kepada pengurus mengenai segala hal yang berhubungan dengan kegiatan organisasi baik keluar maupun kedalam, baik diminta maupun tidak
b. Wenang berpartisipasi untuk memajukan PWGAB.
(4) HAK
a. Berhak ikut rapat-rapat yan bila dipandang perlu dibutuhkan untuk sesuatu tugas.
b. Berhak memanggil, menasehati pengurus dan anggota, sesuai dengan informasi yang didapat baik dari anggota maupun dari pihak luar.
(5) KEWAJIBAN
a. Menjaga baik nama PWGAB sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PWGAB.
b. Wajib melaksanakan tugas-tugas yang diembannya.


Pasal 26. DEWAN PELINDUNG

DEWAN PELINDUNG, TUGAS DAN KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN
(1). NAMA
a. Dewan PELINDUNG adalah badan yang dibentuk oleh Rapat Paripurna Maha Sabha untuk Pengurus Pusat, oleh Rapat Paripurna Loka Sabha Korwil untuk Pengurus Korwil, oleh Rapat Paripurna Loka Sabha Korda untuk Pengurus Korda dan oleh Rapat Paripurna Loka Sabha Korlap untuk Korlap yang anggotanya dipilih dari Dirjen/Kanwil Bimas Hindu Kemag, Ketua PHDI (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan) yang ada ditatanan daerah masing-masing (Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan/Kelurahan/ Desa ), yang selanjutnya disebut Dewan Pelindung PWGAB.
b. Dewan Pelindung PWGAB anggotanya sekurang-kurangnya terdiri dari 2 Orang.
(2) TUGAS
a. Memberi perlindungan kepada Organisasi PWGAB bila ada tekanan atau ancaman dari pihak luar atau dari manapun, sesuai dengan aturan atau jalur Hukum yang ada.
b. Ikut berpartisipasi untuk memajukan PWGAB.
(3) KEWENANGAN
a. Memberi perlindungan kepada Organisasi PWGAB bila ada tekanan atau ancaman dari pihak luar atau dari manapun, sesuai dengan aturan atau jalur Hukum yang ada.
b. Wenang berpartisipasi untuk memajukan PWGAB.
(4). HAK
a. Berhak ikut rapat-rapat yang bila dipandang perlu dibutuhkan untuk sesuatu tugas.
b. Berhak memanggil, menasehati pengurus dan anggota, sesuai dengan informasi yang didapat baik dari anggota maupun dari pihak luar.
(5) KEWAJIBAN
a. Menjaga baik nama PWGAB sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PWGAB.
b. Wajib melaksanakan tugas-tugas yang di embannya.

Pasal 27. DEWAN KEHORMATAN.

DEWAN KEHORMATAN, TUGAS DAN KEWENANGAN
(1) NAMA
a. Dewan Kehormatan adalah badan yang dibentuk oleh Rapat Paripurna Maha Sabha untuk Pengurus Pusat, oleh Rapat Paripurna Loka Sabha Korwil untuk Pengurus Korwil, oleh Rapat Paripurna Loka Sabha Korda untuk Pengurus Korda dan oleh Rapat Paripurna Loka Sabha Korlap untuk Korlap. yang anggotanya dipilih dari anggota yang sudah senior dalam ke Pinanditaan dan organisasi, yang selanjutnya disebut Dewan Kehormatan PWGAB.
b. Dewan Kehormatan PWGAB anggotanya sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang terdiri dari 1 orang Ketua dan 2 orang anggota.
(2) TUGAS
a. Mengawasi seluruh anggota maupun pengurus PWGAB agar selalu dalam koridor Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang merupakan landasan dasar Organisasi PWGAB.
b. Mengarahkan/mengingatkan dan menasehati anggota maupun pengurus PWGAB agar tidak keluar dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PWGAB.
c. Ikut berpartisipasi untuk memajukan PWGAB.
(3) KEWENANGAN
a. Mengawasi seluruh anggota maupun pengurus PWGAB agar selalu dalam koridor Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang merupakan landasan dasar Organisasi PWGAB.
b. Mengarahkan/mengingatkan dan menasehati anggota maupun pengurus PWGAB agar tidak keluar dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PWGAB.
c. Ikut berpartisipasi untuk memajukan PWGAB.
(4). HAK
a. Berhak mengadakan rapat-rapat yang dibutuhkan untuk sesuatu tugas.
b. Berhak mendapatkan klarifikasi dari pengurus maupun anggota, sesuai dengan informasi yang didapat baik dari anggota maupun dari pihak luar.
c. Berhak membuat kesimpulan dan keputusan dari hasil kerja maupun dari hasil rapat-rapat Dewan Kehormatan PWGAB.
(5) KEWAJIBAN
a. Menjaga baik nama PWGAB dan melaksanakan tugas atau berprilaku sesuai dengan sesananing Pemangku dan selalu bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PWGAB.
b. Wajib melaksanakan tugas-tugas yang di embannya.
c. Wajib memberikan hasil keputusan atau rekomendasi kepada Pengurus, kepada MAHA SABHA atau kepada LOKA SABHA KORWIL atau kepada LOKA SABHA KORDA atau kepada LOKA SABHA KORLAP PSN.

Pasal 28. P A N I T I A - P A N I T I A.
(1) Bila dianggap perlu, pengurus dengan persetujuan seluruh anggota dapat membentuk Panitia Pemeriksa keuangan yang bertugas untuk mengadakan pemeriksaan kekayaan Organisasi, dan hasil usaha dari badan usaha organisasi, hasil pemeriksaan panitia tersebut selanjutnya diserahkan kepada pengurus PWGAB.
(2) Panita-panitia lain dibentuk berdasarkan kebutuhan oleh pengurus harian PWGAB.


BAB VII.
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN.

Pasal 29. K E A N G G O T A A N
(1) PWGAB mempunyai :
a. Anggota PWGAB adalah para Pinandita ditambah para Sarati banten.
b. Anggota Kehormatan.
c. Penasehat dan Pelindung.
d. Pembina.
(2) Penerimaan dan pendaftaran anggota:
a. Penerimaan dan pendaftaran anggota biasa dilakukan secara tertulis dan mengisi daftar isian yang ditetapkan oleh PWGAB.
b. Setiap anggota akan didaftar dan dicatat dalam suatu buku induk anggota.
c. Penerimaan anggota Kehormatan, Penasehat, Pelindung, Pembina disetujui dan ditetapkan oleh rapat anggota.
(3) Keanggotaan PWGAB hilang apabila:
a. Meninggal dunia.
b. Pindah ketempat lain.
c. Karena sebab-sebab lain.

Pasal 30. H A K A N G G O T A.
Anggota berhak:
(1) Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, bertanya dan mengontrol organisasi langsung kepada pengurus harian.
(2) Memilih dan dipilih dalam segala jabatan kepengurusan organisa¬si.
(3) Meminta pertanggung jawaban organisasi dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan melalui rapat anggota.
(4) Mendapatkan pelayanan baik suka maupun duka, mendapatkan bimbingan, pendidikan dan atau bantuan dari PWGAB.
(5) Menghadiri rapat, memberikan suara, mengajukan atau mengusulkan segala hal soal dan kepentingan yang menyangkut PWGAB, baik secara tertulis maupun lisan.
(6) Mendapatkan santunan atau sumbangan baik dalam keadaan sakit maupun meninggal sebagai tanda tali kasih, disesuaikan dengan situasi dan kondisi ekonomi sosial bangsa dan kas PWGAB.
(7) Anggota Kehormatan, Penasehat, Pelindung dan Pembina, berhak mengadiri rapat, memberikan suara, mengajukan saran atau usul segala sesuatu yang menyangkut kepentingan PWGAB, namun tidak berhak dipilih menjadi pengurus.

Pasal 31. K E W A J I B A N A N G G O T A.
Anggota wajib:
(1) Setiap anggota berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama baik PWGAB dengan melaksanakan TRIKAYA PARI SUDHA DAN BHISAMA IDA BHATARA HYANG SINUHUN SIWA PUTRA PARAMA DAKSA MANUABA serta tunduk kepada aturan-aturan, adat istiadat dan melaksanakan kewajiban sebagai Umat Hindu Dharma dengan sebaik-baiknya.
(2) Wajib melaksanakan tugas dan melaksanakan “Sesananing Pemangku Wiwa”, lebih-lebih di tempat di winten atau dilantik dengan iklas dan jujur.
(3) Wajib mengikuti rapat-rapat / pertemuan-pertemuan, mengikuti kegiatan PWGAB baik intern maupun ekstern.
(4) Wajib membayar iuran bulanan sebesar nilai yang telah ditetapkan oleh Rapat Paripurna Pengurus Pusat.
(5) Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan keputusan bersama yang diputuskan dalam rapat paripurna anggota PWGAB.

Pasal 32. S A N K S I - S A N K S I
Bagi anggota PWGAB yang tidak memenuhi kewajibannya seperti termaksud pada Bab VII, Pasal 30 akan dikenakan sanksi sebagai berkut:
(1) Teguran lisan 3 (tiga) kali.
(2) Teguran tertulis 3 (tiga) kali.
(3) Apabila setelah teguran termaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal ini tidak dipenuhi maka atas rekomendasi Dewan Kehormatan PWGAB anggota yang bersangkutan tidak akan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Bab VII, pasal 30 ART ini.


BAB VIII
RAPAT - RAPAT

Pasal 33. RAPAT PENGURUS DAN RAPAT ANGGOTA.
Pengurus harus mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua ) kali dalam satu tahun.
(1) MAHA SABHA adalah merupakan badan tertinggi dari PWGAB Pusat, diadakan sekurang-kurangnya 5 tahun sekali, tempat ditentukan oleh pengurus.
(2) MAHA SABHA Luar Biasa bisa diadakan bila dipandang perlu, atas usul dari Korwil (minimal 10 Korwil) atau oleh Rapat Pengurus Lengkap, untuk memutuskan dan mengesahkan hal-hal yang bersifat sangat penting.
(3) Loka Sabha Korwil adalah merupakan badan tertinggi dari PWGAB Daerah Propinsi yang diadakan sekurang-kurangnya 5 tahun sekali dengan mengambil tempat yang ditentukan oleh pengurus.
(4) Loka Sabha Korda adalah merupakan badan tertinggi dari PWGAB Daerah Kota/ Kabupaten yang diadakan sekurang-kurangnya 5 tahun sekali dengan mengambil tempat yang ditentukan oleh pengurus.
(5) Loka Sabha Korlap adalah merupakan badan tertinggi dari PWGAB tingkat Kecamatan/Kelurahan dan Pura dan diadakan sekurang-kurangnya 5 tahun sekali dengan mengambil tempat yang ditentukan oleh pengurus.
(6) Maha Sabha, Loka Sabha Korwil, Loka Sabha Korda, Loka Sabha Korlap dianggap memenuhi persyaratan quorum adalah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah anggota sah.
(7) Rapat pemilihan pengurus dapat diteruskan apabila memenuhi persyaratan quorum, dan hasil pemilihan dianggap sah apabila sekur¬ang-kurangnya 50% + 1 peserta rapat memberikan suaranya.
(8) Apabila dalam rapat belum memenuhi quorum yaitu 50% + 1 dari anggota yang hadir, maka Ketua Rapat dapat menskorsing rapat beberapa waktu, dan kemudian dilanjutkan kembali dengan Rapat Kedua dan Rapat Kedua ini dianggap sah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan Rapat dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat, meskipun tetap kurang dari 50% + 1 pesertanya.
(9) Rapat pengurus dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
(10) Rapat-rapat lain dilaksanakan tergantung situasi dan kondisi dan bila dipandang perlu
(11) Rapat dianggap sah apabila telah memenuhi quorum.
(12) Keputusan rapat diambil berdasarkan hasil Musyawarah dan Mufakat.
(13) Segala keputusan rapat anggota harus dihormati dan dilaksanakan.


BAB IX
U S A H A

Pasal 34. U S A H A
Untuk mencapai tujuan tersebut dalam BAB II pasal 7, PWGAB melakukan uasah-usaha sebagai berikut :
(1) Memupuk dan mengembangkan kegiatan para anggota dalam bidang keagamaan, sosial dan budaya.
(2) Mengadakan hubungan dan atau kerjasama dengan semua pihak dalam masyarakat, mengadakan hubungan dengan Instansi terkait dalam bidang pendidikan , mengadakan saresehan, pertemuan-pertemuan yang membahas keagamaan.
(3) Mengadakan usaha-usaha lain yang sah , sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah PWGAB.
(4) Mengadakan pendidikan bagi anggota Pinandita, serati banten dan masyarakat umum dibidang keagamaan.
(5) Mengorganisir dan menyelenggarakan Tirta Yatra baik dalam negeri maupun luar negeri.
(6) Mencetak atau menggandakan buku-buku keagamaan untuk pembinaan umat.
(7) Menulis dan membuat makalah-makalah di media, baik di media electronik maupun dimedia massa dalam rangka pembinaan umat dan pengembangan, pengamalan ajaran suci Hindu Dharma.
(8) Meningkatkan dan mengangkat martabat dan kesejahteraan para Pinandita dan Serati banten.

BAB X
HARTA BENDA

Pasal 35. H A R T A B E N D A
(1). Harta benda PSN terdiri dari :
a. Uang Kas PWGAB.
b. Benda-benda milik PWGAB.
(2) Keuangan PWGAB didapat dari :
a. Iuran dari anggota.
b. Sumbangan-sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
c. Usaha_usaha lain dan sah.
(3). Benda-benda milik PWGAB adalah benda-benda yang didapat dan atau diusahakan oleh PWGAB.

BAB XI
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 35. P E R U B A H A N.
(1). Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dirubah oleh Rapat Paripurna dalam MAHA SABHA.
(2). Setiap Usulan atau saran-saran perubahan, dapat disampaikan melalui
pengurus untuk dibahas dan diteruskan pada Rapat Paripurna MAHA SABHA.
(3). Perubahan Anggaran Rumah Tangga PWGAB dianggap sah apabila MAHA SABHA dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Korwil PWGAB.


BAB XII
PENUTUP

Pasal 36. P E N U T U P
Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar PWGAB dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Griya Agung Bangkasa.
Pada Tanggal : 21 Desember 2020.

Karma Phala Konsep Tabur Tuai

Karma Phala Konsep Tabur Tuai

        BAB 1

PENDAHULUAN1.1    Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia ajaran tata susila atau ajaran yang menuntun manusia untuk berbuat baik merupakan suatu hal yang sangat guna tercapainya kehidupan yang damai. Susila merupakan salah satu bagian dari Tri Kerangka Dasar Agama Hindu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali menjumpai orang dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda dan memang sudah kodrat manusia itu sendiri ada yang mempunyai kecenderungan untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Dalam ajaran tata susila, hal ini dapat kita pahami dalam ajaran hokum karma.   

            Kecenderungan-kecenderungan sifat tersebut sangat berhubungan dan berpengaruh dengan karakter serta prilaku manusia. Kecenderungan untuk berbuat baik merupakan sifat yang diajarkan dalam subha karma, sedangkan kecenderungan untuk berbuat buruk merupakan sifat dari Asubha karma.

            Dalam makalah ini sedikit banyak akan dibahas tentang ajaran Hukum Karma.

 

1.2    Rumusan Masalah

Adapun rumusa masalah dalam penyusunan makalah ini antara lain :

1. Apa yang dimaksud dengan hukum karma ?
2. Bagaimanakah hukum karma dari perbuatan yang dilakukan oleh

seseoarang ?

 

1.3    Tujuan Penulisan

Dalam penyusunan makalah yang berjudul “Hukum Karma” ini penyusun bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang ajaran Hukum Karma dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

 

            1.4 Metode Penyusun

Dalam metode penyusunan makalah ini, penyusun mengunakan metode study kepustakaan yaitu dengan cara mengambil  materi-materi dari buku-buku pelajaran Agama Hindu.

            1.5 Batasan Masalah

 

Dalam penyusunan makalah ini penulis memiliki batasan-batasan masalah dalam ajaran hukum karma, diantaranya adalah:

1. Pengertian Hukum Karma
2. Hukum Karma dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

 

BAB II

 

 

LANDASAN TEORI

 

1. Menurut Drs.Gede Rudia Adiputra, dalam bukunya “Pengetahuan Dasar Agama Hindu”, bahwa :

      Hukum Karma sangat besar pengaruhnya terhadap peruntungan segala mahluk sesuai dengan perbuatan baik buruk ( subha karma ) dan perbuatan buruk      

( asubha karma ) yang dilakukannya.sehingga menentukan kebahagiaan / penderitaan hidup lahir batin dari suatu mahlukbaik dalam masa hidupnya di dunia ini. Hidupnya di alam lain, maupun masa kehidupan yang akan datang.

 

1. Menurut I Gede Wijaya dalam bukunya “ Pengantar Agama Hindu “ bahwa :

     Karma phala adalah segala suatu sebab yang merupakan perbuatan ( karma )

     atau   menimbulkan buah atau akibat yang berupa perbuatan ( karma ) pula.

 

BAB III

PEMBAHASAN

 

Perkataan karma “berasal dari bahasa sansekerta” dari urat kata “kr” yang berarti berbuat, bekerja, bergerak, bertingkah laku. Menurut hukum sebab dan akibat maka segala sebab pasti akan membuat akibat.

Demikian pula halnya segala sesuatu sebab yang merupakan perbuatan (karma) atau menimbulkan buah atau akibat yang berupa perbuatan karma pula. Hukum rantai sebab akibat perbuatan (karma) inilah yang disebut “hukum karma”.Dalam ajaran Agama Hindu akibat (hasil perbuatan) itu disebut Karmapala.

“Karmapala ngaran ika phalaning gawe hala hayu ”

Clokantara 68,

Artinya: Karma artinya akibat phala dari baik buruk suatu perbuatan (karma). Hukum ini sebenarnya sangat besar pengaruhnya terhadap peruntungan segala mahluk  sesuai dengan subha (baik) asubha (buruk) karma (perbuatan) yang dilakukan karena itulah yang menentukan kebahagian/ penderitaan hidup lahir bathin dari sesuatu mahluk baik dalam masa penjelmaan didunia ini maupun dalam hidupnya dialam lain dari sini dan dalam kehidupan yang akan datang. Jadi setiap yang berbuat baik (subha karma) pasti baik yang akan diterimanya,demikian pula sebaliknya setiap yang berbuat buruk (asubha karma) buruk pulalah yang diterimanya.

Setiap mengalami masa kehidupan tertentu, mahluk ini tidak akan putus-putusnya menikmati karmapala itu. Ada yang sempat  dinikmati pada masa kehidupannya sekarang ada pula dinikmati pada masa hidupnya yang akan datang, serta ada kalanya pula akan dinikmati dihakirat kelak.

Oleh karena itu menurut keyakinan sendiri Umat Hindu dengan adanya hukum karma phala ini akan memberikan keyakinan kepada manusia untuk mengarahkan segala tindak lakunya selalu berdasarkan etika dan cara-cara yang baik untuk mencapai cita-cita yang baik dan selalu menghindari jalan tujuan yang buruk agar tercapainya kebahagian dalam hidup ini dihakirat dan dalam penjelmaan yang akan datang.

Dengan demikian maka “karma phala” itu dapat digolongkan menjadi tiga macam sesuai dengan saat dan kesempatan untuk dinikmati yaitu:

 

1. 1.      Sancita karma phala:

 

Ialah phala hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang menentukan kehidupan sekkarang. Maksudnya yaitu : bila karma (perbuatan kita pada kehidupan yang terdahulu baik maka kehidupan kita sekarang akan baik pula; senang, sejahtera, bahagia ). Dan sebaliknya bila kehidupan kita sebaliknya terdahulu maka kehidupan kita sekarang inipun akan buruk (selalu menderita sengsar, susah dan sebagainya).

 

1. 2.      Prarabda karma phala:

 

Ialah phala dari perbuatan kita pada kehidupan tanpa ada sisanya lagi. Maksudnya ialah : karma perbuatan yang segera mendatangkan hasil. Sekarang berbuat baik atau buruk pada pihak lain seketika itu atau pada masa hidup ini akan menerima hasilnya baik atau hasil buruk sesuai dengan karma yang dilakukan.

 

1. 3.      Kriyamana karma phala:

 

Ialah hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saatnya berbuat sehingga harus diterima pada kehidupanan yang akan datang. Tegasnya cepat atau lambat dalam kehidupan sekarang atau nanti segala phala dari perbuatan itu pasti diterima karena sudah merupakan hukum.

 

Selanjutnya ada juga pembagian karma phala berdasarkan atas pembagian macamnya karma, kerja yang dilakukan oleh manusia yaitu:

 

1. Karma sangga:

Yakni segala perbuatan atau tugas kewajiban yang berhubungan dengan keduniawian hidup di dunia ini yang menyangkut kehidupan social manusia (disebut karma sangga). Bila seseorangkaryawan yang bekerja dengan tenaga jasmaninya akan menerima upah disebut karmakara. Sedangkan karyawan yang bekerja dengan tenaga rohanianya/ pikiran juga akan maendapat upah disebut karma kesama.

1. Karma yoga:

Ialah orang yang bekerja tanpa memikirkan upahnya karena yakin bahwa kerja yang dilakukan olehnya adalah atas perintah Tuhan sesuai dengan atika Agmanya.

            Menurut keyakinan agama Hindu bahwa segala baik buruk perbuatan (subha asubha karma) akan membawa hasil atas akibat, tidak saja didalam hidupnya  sekarang init tetapi juga diakhirat (sorga dan neraka) setelah atma dengan suksma sariranya (badan astral) berpisah antara stula sarira (badan wdag) dan membawa pula dalam akibat dalam penjelmaan yang akan datang (punarjanna) setelah atma bersama dengan suksma sariranya bersenyawa lagi dengan stula sariranya (badan wadag yang baru). Tuhan Yang Maha Tahu akan menhukumnya bagi mereka yang berbuat buruk dalam hidupnya dan akan dimasukan kedalam neraka yakni hukuman yang bersendikan “Dharma” keadilan. Demikian sebaliknya Tuhan akan  merahmati atma seseorang yang berjasa dan yang melakukan amal saleh serta kebajikan yang suci dan akan diberikan tempat yang baik atau sorga. Begitu pula Tuhan akan mengampuni atma roh yang pernah berbuat bila ia tobat dan tidak akan melakukan dosa itu lagi.

            Menurut keyakinan Agama Hindu yang dimaksud dengan sorga dan neraka itu adalah merupakan suatu tempat beristirahat para arwah sambil menikmati hasil perbuatannya yang dilakukan dahulu pada saat hidupnya didunia. Jika karmanya baik pada masa hidupnya didunia ia akan mendapat sorga, jika karmanya buruk akan menndapat neraka.jadi dapat disebutkan bahwa sorga itu kebahagian diakhirat yang dinikmati oleh atma oleh akibat oleh perbuatan baik atau subha karma phalanya. Sedangkan neraka itu adalah penderitaan atas hukuman akhirat yang harus diterima oleh atma karena merupakan akibat dari perbuatan buruknya (asubha karma).

 

Adpun yang  maengadili / menetukan phala terhadap amal dosa perbuatan yang dibawa oleh atma diakhirat dan dalam penjelmaan yang akan datang adalah Tuhan. Sebab beliaulah yang menjadi sang Agung Yang MahaTahu terhadap segala perbuatan semua mahluk (manusia) lainnya pengadilan akhirat. Pada waktu beliau mengadili amal dan dosa daripada karma/ perbuatan yang dibawa oleh atma itu beliau bergelar “Sang Hyang Yama Dipati” (jaksa Agung akhirat), yang mempunyai bala (tentara) yang disebut “cikra bala”, jogor manic yang bertugas menyiksa atma yang berdosa dan juga beliau mempunyai  Juru tulis daitya yang bernama “Sang Suratma” mencatat baik buruk karma dari semua mahluk yang hidup didunia. Kalau dikupas secar filsafat bahwa jelaslah sang suratma itu tidak lain dari pada alam pikiran atau suksma sarira (badan astral) dari mahluk (manusia) tempat tercatat segala subha asubha karma (amal dosa perbuatan) dari mahluk (manusia) sehingga selalu dan tetap berbekas dalam alam pikirannya. Dan pada saat Tuhan memberkati kebahagian pada atma yang beramala dan yang berkarma baik maka beliau sering digelari “Sang Hyang dharma” atau Dharma dewa (Pelindung Dharma).

            Asing sagawenya dadi manusa ya ta iningetan de batara widhi

            Apan sira pinaka paracaya bhatara subha asubha karma

            Ning janma.

                                                                        (wraspati tatwa -22)

Artinya:  segala (apa) yang diperbuat dalam penjelmaan (menjadi) manusia (semua) itulah dicatat oleh bhatara widhi (Tuhan Yang Maha Kuasa) karena dia sebagai jaksa (dari) baik buruk (amal dosa) perbuatan manusia.

                       

Bhtara dharma ngaran nira bhatara yama

                        Sang kuma yatnaken subha asubha prawertti nikang sekala janma.

Artinya :

            Bhatara dharma juga bergelar bhatara yama/ pelindung keadilan yang mengamat-amati (mengadili) baik buruk pebuatan manusia.baik buruk dari (karma) itu akan member akibat yang besar terhadap kebahagian atau penderitaan hidup manusia.

 

Karena pengaruh karma itu pulalah yang menentukan corak serta nilai dari pada watak manusia. Karma yang baik menciptakan watak yang dan karma yang jelek akan mewujudkan watak yang jelek dan jahat. Segala macam karma yang dilakukan oleh mahluk terutama manusia akan tercatat selalu dalam alam pikirannya (citanya) yang kemudian akan menjadi watak dan berpengaruh pula terhadap atma (rohnya), hukum karma yang mempenagaruhi seseorang bukan saja akan diterimanya sendiri akan tetapi juga akan diwarisi oleh oleh keturunnya juga.   

1. A.    Karma Wasana :

Segala bekas-bekas atau kesan-kesan dari segala gerak atau perbuatan yang tercatat atau melekat pada suksma sarira dan extrahanergy atau alam pikiran itu disebut karma wasana. Karma berarti perbuatan, dan wasana berarti bekas-bekas atau sisa-sisa yang masih melekat jadi karma wasana: bekas atau sisa-sisa perbuatan yang masih melekat telah merupakan sesuatu sifat bahwa segala sesuatu yang pernah ada pasti akan meninggalkan bekas misalnya habis memasak panas atau masih baebekas pada panci walaupun apinya sudah dipadamkan bagaikan tempayanyang menjadi tempat kemenyan setelah hilang dan habis kemenyannya berbekaslah baunya itu, melekat pada tempayan maka itulah yang disebut karma wasana.

Demikian juga karma wasana dari baik buruk perbuatan yang terdapat pada atma dikatakan melekat juga. Oleh karena suksma sarira  (badan astral) itu dibalut oleh karma wasana dari baik buruk perbuatan yang menyebabkan atma itu mengalami sorga atau neraka dan mengalami penjelmaan kembali (punarbhawa) menjadi mahluk sesuai dengan amal dosa atau baik buruk yang tercatat dalam karma wasananya yang terdahulu. Jadi karma wasana itulah yang menentukan hasil atau phala yang akan diterima oleh atma.       

 

“Yata dumadyakem ikang janma

Mapalenenan, hana dewa yoni,

Hana widya dara yoni, hana

Raksasa yoni, hana daityayoni

Hana nagayoni, akweh prakara

Janma, yata matangyan

Kepwa dudu wecanya”.

                                                                        (wraspati tatwa 3, 35)

            Artinya:

Karma wasana itulah yang menyebabkan adanya penjelmaan yang berbeda-beda ada penjelmaan dewa (roh suci) dan ada penjelmaan widyadara (roh yang bijaksana) ada penjelmaan raksasa (yang angkara murka) ada penjelmaan daitya (yang keras hati) ada pula penjelmaan naga (roh yang memiliki watak berbelit-belit seperti ular) dan banyak lagi benih-benih penjelmaan atau karma wasana (yoni) itu yang merupakan sumber penjelmaan oleh karena itulah makanya masing-masing mahluk berbeda-beda sifatnya.

1. B.     Pelebur dosa/ Redemktion

Tujuan Agama Hindu ialah menghendaki agar umatnya dapat bebas dari belenggu kesengsaraan lahir bathin yakni terlepas dari ikatan samsara dan bathin yang disebut moksa. Dalam penanggulangan atma dengan Brahma (moksa) itu roh seseorang akan menikmati satcit ananda (kebenaran, ketentraman, kebahagian) serta terlepas dari ikatan pengaruh gelombang hidup dan pasang surut dari suka dan duka. Adapun tangga jalan yang patut ditempuh untuk dapat mencapai alam moksa itu ialah (kesusilaan amal saleh budi luhur pengabdian yang suci dan kebajikan itu sendiri) terutama sekali manusia harus dapat melebur segala dosa-dosa sehingga luput dari pengaruh hukum karma phala. Yang dimaksud perbuatan dosa ialah: segala perbuatan melalui kata-kata pikiran dan tingkah laku manusia yang bertentangan (melanggar) dengan hukum kesucian yang diwahyukan oleh Ida Sang Hyang Widhi (bertentangan dengan ajaran dharma). Adapun dosa-dosa itu dapat terjadi pada kehidupan sekarang pada masa lampau dan dalam kehidupan yang akan datang.

            Untuk mengurangi dosa-dosa perlu adanya peleburan dosa sedikit-dikitnya dosa itu agar dapat dikurangi sehingga penderitaan yang diakibatkannya menjadi berkurang pula. Peleburan dosa itu dapat dilakukan melalui beberapa jalan  antara lain:

1. Dengan jalan berbuat dharma termasuk didalamnya sila, tapa, jnana, brata, kerti, yoga, dan semadhi.
2. Dengan bantuan/jalan prantara dari orang yang amat suci.
3. Dengan menurunkan keturunan yang berbudi Dharma dan suci.

Adapun peleburan dosa yang paling baik yang akan dapat melebur dosa besar sekali (maha petaka) ialah dengan jalan melakukan dharma, yoga, Samadhi,secara baik dan sempurna.

            “Sesungguhnya menjelma menjadi manusia ialah sesuatu hal yang terutama dan sangat beruntung, karena manusialah yang dapat menolong dirinya sendiri dari kesengsaraan yaitu dengan jalan berbuat baik (Dharma) ” itulah keuntungan menjelma menjadi manusia.

                                                                                    (sarasmuccaya II, 10)

            Kesimpulannya, pergunakanlah sebaik-baiknya kesempatan menjelma menjadi manusia ini, kesempatan yang benar-benar sulit didapat yang seolah-olah merupakan tangga atau jalan untuk mencapai sorga (moksa) oleh karena itu pegang teguhlah agar tidak jatuh lagi dari keadan ini.

                                                                                    (sarsmuccaya II, 12 )       

 

 

BAB IV

PENUTUP

1. A.    kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengertian hukum karma phala adalah segala sesuatu sebab yang merupakan perrbuatan ( karma ) atau menimbulkan buah atau akibat yang merupakan perbuatan ( karma ) pula.
2. Hukum karma berlaku terhadap semua orang, pengaruh karma yang menentukan watak yangkan corak serta nilai dari watak manusia. Karma yang baik menciptakan watak yang baik, demikian pula sebaliknya, karma yang buruk memberikan watak yang burukpula. Segala macam karma yang dilakukan oleh mahluk terutama manusia akan tercatat selalu dalam pikirannya yang kemudia menjadi watak dan berpengaruh pula terhadap atmanya. Hukum karma yang mempengaruhi seseorang akan diterima olenya sendiri tetapi juga di warisi oleh keturunannya kelak.

 

 

1. B.     Saran

Dengan adanya hukum Karma Pala ini akan memberi keyakinan kepada umat manusila  untuk mengerahkan segala tindak lakunya selalu berdasarkan etika dan cara-cara yang baik untuk mancapai cita-cita yang baik dan selalu menghindari jalan dan tujuan yang baik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Purbasana. I Nyoman .2009. panca Srada. Denpasar . Widya Dharma.

 

Wijaya, I Gede . 1982. Pengantar Agama Hindu. Denpasar . Seta Kawan.

 

Drs. Gede Rudia Adiputra. 2003. Pengetahuan Dasar Agama Hindu.   Jakarta . Pustaka Mitra Jaya.